SINYAL PEMERINTAH PENOLAKAN BEBERAPA REKOMENDASI DEWAN HAM PBB
Pemerintah telah menyatakan sinyal awal penolakannya untuk mematuhi semua rekomendasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa - Bangsa (HAM PBB) mengenai isu-isu seperti hukuman mati, penghujatan dan orientasi seksual.
PBB mengajukan 75 rekomendasi ke Indonesia sebagai tanggapan atas tinjauan terhadap situasi hak asasi manusia negara tersebut selama pertemuan triwulan III pertemuan Tinjauan Periodik Universal (TPU) awal bulan ini.
Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB Hasan Kleib mengatakan bahwa Indonesia telah menanggapi sebagian besar rekomendasi tersebut, yang sebagian besar meminta lebih banyak kebijakan untuk mempromosikan hak perempuan dan anak-anak. Pemerintah membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan semua dari 75 rekomendasi tersebut.
"Kita perlu membicarakannya dengan para pemangku kepentingan," kata Hasan, Kamis.
Dia mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menanggapi rekomendasi kasar yang disampaikan ke Indonesia oleh beberapa negara anggota. Beberapa negara membuat saran tegas, seperti meminta Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati atau untuk mengadopsi konvensi Pengadilan Pidana Internasional (PPI).
Direktur hak asasi manusia dan keadilan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, mengatakan bahwa pemerintah akan memasukkan rekomendasi UPR yang disetujui pemerintah dalam sebuah amandemen KUHP yang sedang dibahas di DPR atau Perwakilan.
Pemerintah dijadwalkan untuk mempresentasikan keputusan akhir dalam sebuah pertemuan di markas HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada bulan September tahun ini.